MBG Solusi Stanting atau Masalah Baru ?
Banyak keluhan MBG mematikan kantin sekolah, Warteg, pedagang sayur di pasar, warung dan kios-kios kecil di pasar dan di pinggir jalan, karena pengelola MBG membeli bahan mentah kepada pengusaha dalam skala besar. Ini adalah poin yang sangat krusial dan sering kali luput dari angka statistik makro. Kekhawatiran ini menyentuh masalah disrupsi ekonomi lokal akibat kebijakan yang tersentralisasi.
Ketika sebuah program nasional berskala
masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan model pengadaan
terpusat (mengandalkan vendor besar atau konglomerat pangan), terjadi efek "kanibalisasi"
terhadap ekosistem ekonomi rakyat yang sudah ada.
Mengapa Model Pengadaan Besar Berbahaya
bagi Ekonomi Mikro?
- Memutus
Rantai Pasok Tradisional: Kantin sekolah
dan warteg biasanya belanja harian di pasar tradisional kepada pedagang
sayur dan kios kecil. Jika pengelola MBG membeli langsung dalam skala
tonase ke distributor besar atau pabrik, maka pedagang pasar kehilangan
omzet harian mereka secara permanen.
- Efek
Penggusuran Ekonomi (Crowding Out): Kantin sekolah
yang puluhan tahun menjadi sumber nafkah warga sekitar sekolah bisa mati
total karena konsumennya (siswa) sudah mendapatkan jatah makan gratis.
Jika pengelola kantin tidak dilibatkan dalam proses produksi MBG, mereka
kehilangan mata pencaharian tanpa ada substitusi.
- Sentralisasi
Keuntungan: Uang negara yang mengalir lewat
APBN untuk program ini justru kembali ke kantong pengusaha besar, bukan
berputar di desa atau kecamatan. Ini memperlebar jurang ketimpangan antara
pemilik modal besar dan pelaku usaha kecil.
Titik Kritik: Kebijakan yang Tidak
"Pro-Rakyat"
Kritik ini sangat beralasan karena
kebijakan yang terlihat "baik" secara sosial (memberi makan anak sekolah)
bisa menjadi "buruk" secara ekonomi jika eksekusinya mengabaikan Local
Content (muatan lokal).
Agar kebijakan ini berpihak pada usaha
kecil, seharusnya:
- Unit
Produksi Berbasis Komunitas: Memanfaatkan
dapur-dapur warga, warteg, atau pengelola kantin sekolah sebagai
sub-kontraktor penyedia makanan.
- Wajib
Belanja di Pasar Lokal: Pengelola
program di tingkat kecamatan wajib membeli bahan baku (sayur, telur,
daging) dari pedagang di pasar tradisional terdekat, bukan dari supplier
besar di kota.
- Sertifikasi
daripada Eliminasi: Daripada mengganti kantin dengan
vendor besar, pemerintah seharusnya memberikan pelatihan higienis dan
bantuan alat masak agar kantin lokal layak menjadi penyedia MBG.
Dampak Sosial: Menurunnya Perputaran
Uang di Daerah
Jika warung kecil tutup dan pedagang
pasar sepi, daya beli masyarakat di tingkat bawah akan benar-benar lumpuh.
Inilah yang menjelaskan mengapa "fiskal aman tapi masyarakat
sulit". Uang negara ada, tapi jalurnya tidak melewati saku masyarakat
kecil.
Komentar
Posting Komentar